JAKARTA, KOMPAS.com- Walhi menilai komitmen Presiden SBY untuk mengurangi emisi sebesar 26 persen bertolak belakang dengan rencana perluasaan perkebunan kelapa sawit dan pengrusakan hutan alam di Riau yang masih terjadi saat ini.
Demikian disampaikan Direktur Kampanye Eksekutif Walhi Nasional Teguh Surya, dalam jumpa pers di kantor Walhi Jakarta, (4/12). "Ada kontra atas komitmen SBY. Di Pittsburgh menyampaikan komitmen mengurangi emisi 26 persen tapi masih ada rencana perluasan perkebunan sawit dan penghancuran hutan alam di Riau," katanya.
Menurut data Walhi, saat ini pemerintah justru berencana menambah lahan perkebunan kelapa sawit hampir 27 juta hektar dan masih membiarkan 30 izin Rencana Kerja Tahunan (RKT) di atas hutan alam Riau dengan volum tebangan 23 juta meter kubik. "Itu kan bertentangan sekali dengan komitmen awal," imbuh Teguh.
Oleh karena itu, Walhi menuntut agar negara maju menyampaikan kepada Presiden SBY untuk mentaati komitmennya jika ingin mendapat dana bantuan dalam mengurangi emisi. "Desakan Walhi jelas, mendorong kepala negara lain pemberi dana agar menyampaikan kepada SBY bahwa tidak akan memberikan apa-apa jika masih ada kontra seperti ini," kata Teguh.
Hari ini, Walhi menggelar jumpa pers pembentukan Copenhagen Corner sebagai media yang menyediakan informasi terkait penyelenggaraan COP15 di Kopenhagen Denmark 7-19 Desember. COP15 atau pertemuan Kopenhagen merupakan kelanjutan Protokol Kyoto yang membahas komitmen internasional dalam mengurangi emisi karbon.
