Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Inilah 8 PR Mendiknas....

Kompas.com - 27/10/2009, 15:58 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah lembaga swadaya masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Pendidikan mengusulkan delapan isu utama di bidang pendidikan yang harus diprioritaskan oleh Menteri Pendidikan Nasional Muhammad Nuh.

Delapan isu utama di bidang pendidikan tersebut harus diprioritaskan oleh Mendiknas Muhammad Nuh dalam rencana strategis pendidikan 2009-2014. Kedelapan isu tersebut adalah komersialisasi pendidikan, pengkajian ulang standarisasi pendidikan, anggaran pendidikan, sekolah gratis, kesejahteraan guru, korupsi pendidikan, reformasi birokrasi, dan kekerasan dan hak anak dalam pendidikan.

Anggota Koalisi Pendidikan dan juga Direktur Eksekutif Sekolah Tanpa Batas Bambang Wisudo mengatakan, pendidikan saat ini telah menjadi ajang komersialisasi dan komodifikasi. Bambang menambahkan, pendidikan tidak lagi ditempatkan sebagai hak warga negara seperti amanat dalam konstitusi negara, tetapi diposisikan sebagai hak konsumen.

"Artinya, mereka yang memiliki uang yang akan mendapat pelayanan," ujar Bambang, Selasa (27/10) di Jakarta.

Terkait pengkajian ulang standarisasi, Koalisi Pendidikan berpendapat, Ujian Nasional (UN) memiliki masalah dari sisi pedagogis, menimbulkan kecurangan sistematis di daerah-daerah, serta menghamburkan anggaran negara dan masyarakat.

Di bidang anggaran, peneliti Indonesia Budget Center Roy Salam, yang juga anggota Koalisi Pendidikan, mengatakan, Nuh harus lebih menggunakan anggaran Depdiknas yang gemuk secara efektif dan efisien. Roy mencontohkan, pada 2007 lalu, sekitar 30 persen anggaran Depdiknas digunakan untuk keperluan birokrasi.

"Harusnya dana pendidikan difokuskan ke peserta didik," tegasnya.

Koalisi juga menegaskan, terkait sekolah gratis, Nuh harus memastikan, bahwa pada 2010 tidak ada lagi orang yang tidak bersekolah karena tidak memiliki biaya. Mereka juga menuntut agar kesejahteraan guru diperhatikan.

"Selain itu, Nuh harus memastikan tidak ada lagi kastanisasi dalam guru seperti guru honorer, sukarelawan, dan lainnya. Yang ada adalah guru PNS dan swasta," kata Bambang.

Sementara itu, Koordinator Divisi Pelayanan Publik Indonesia Corruption Watch mengatakan, saat ini potensi korupsi dalam anggaran pendidikan sangat tinggi. Hal tersebut mengingat buruknya tata kelola dan timpangnya relasi pada semua tingkatan institusi penyelenggara pendidikan.

"Nuh harus mengevaluasi tata kelola Depdiknas sebelum melakukan penyusunan program kerja," tambahnya.

Ade juga menambahkan, Depdiknas, selain gemuk, juga tertutup dan tidak akuntabel. Menurutnya, Nuh harus melakukan peninjauan ulang komposisi pegawai di tiap direktorat, termasuk pegawai tidak tetap dan konsultan.

Terakhir, Koalisi Pendidikan meminta Nuh memastikan tidak ada lagi kekerasan dalam pendidikan. Saat ini, menurut Koalisi Pendidikan, kekerasan terhadap anak semakin meningkat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Video Pilihan Video Lainnya >

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com